Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

RAB Dibuat Suplayer, Alasan Untuk Bagi-bagi Fee.?

Bukti sceremzot Chet.

LEBONG- Dalam pelaksanaan di tingkat Desa seharusnya proses penetapan anggaran dana desa (ADD), merupakan kewenangan sepenuhnya Pemerintah Desa berdasarkan usulan dari masyarakat yang di yang ditetapkan melalui musyawarah desa, kegiatan apa yang menjadi skala prioritas setiap tahunnya yang akan menjadi usulan masyarakat direalisasikan oleh Pemerintah Desa melalui Dana Desa.

Menindaklanjuti pernyataan saudara Anton sebagai suplayer kegiatan ketahanan pangan pada salah satu media online beberapa waktu lalu, “yang membantah bahkan bahwa yang terjadi itu tidak benar.
“Berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta lapangan dari sumber yang jelas bukan tanpa dasar, seperti bukti bukti chat atau pesan singkat melalui pesan singkat WhatsApp dari saudara Anton sebagai suplayer kepada Aparat Pemerintahan Desa”.

Sebagai mana hasil wawancara pewarta kepada beberapa Kepala Desa yang pengadaan kegiatan ketahanan pangan di isi oleh suplayer saudara Anton menyampaikan bahwa saudara Anton datang ke desa untuk mengisi kegiatan ketahanan pangan.

“Menurut beberapa Kepala Desa Suplayer sudah meminta izin kepada pihak Polres dan bekerjasama, dan yang lebih menarik lagi RAB dibuat oleh saudara Anton sebagai suplayer”. Sampai salah satu aparat desa yang tidak mau di sebutkan nama dan desanya Karena khawatir serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan apabila benar benar desa mereka di intervensi oleh aparat.

“Aparat pemerintahan desa juga menyampaikan seharusnya RAB kita dari pemerintahan desa yang buat atau susun, suplayer harus mengikuti jika memang benar profesional sebagai suplayer, untuk harga pihak pemerintah merasa terlalu tinggi tapi dengan dalil untuk bagi bagi mulai pihak Polsek hingga polres termasuk dinas PMD, itu yang disampaikan Anton sebagai suplayer kepada aparat pemerintahan desa yang kegiatan pengadaan diisinya”.

Menyoroti persoalan suplayer kegiatan ketahanan pangan di desa desa yang pernah di isi oleh suplayer atas nama Anton.

Ketua umum ormas Garbeta Dedi Mulyadi meminta kepada aparat penegak hukum baik polres ataupun Kejari kabupaten Lebong untuk menindaklanjuti persoalan ini.

“Mengingat terkait pengadaan kegiatan ketahanan pangan melalui suplayer Anton, beberapa Kepala desa banyak yang mengeluh, mulai harga terlalu tinggi hingga barang tidak sesuai apa yang di inginkan hal ini harus diusut”. Sampainya.(DED)

Share:

Tinggalkan Balasan