BENGKULU- Kembali Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu akan melakukan aksi demonstrasi kembali. Menyikapi problemtika yang terus saja terjadi dari tahun ke tahun. Pasalnya bahwa pihak dari dekanat Fakultas hukum Universitas Bengkulu acuh tak acuh dalam kegiatan yang di lakukan oleh BEM Fh Unib selama ini.
Banyak sekali persoalan yang terjadi di FH Universitas Bengkulu tentang Fasilitas, administrasi, dan Pendanaan di fakultas Hukum. Persoalan yang telah berlarut-larut menjadi tolak ukur bahwa pimpinan fakultas Hukum tidak dapat menjalankan amanah sebagaimana seorang pemimpin mestinya. Seharus nya setiap permasalahan dan kekurangan di tahun-tahun sebelumnya di perbaiki secepatnya oleh pimpinan Fakultas.
Berbagai kegiatan yang dilakukan tanpa adanya support dari pimpinan Fakultas menandakan bahwa dekanat fakultas hukum abai akan tanggung jawab. Tidak hanya itu setiap kegiatan yang berlangsung di Fakultas hukum tidak adanya support penuh dari Fakultas. Terlebih lagi banyak kegiatan yang seharusnya di adakan oleh Organisasi Mahasiswa ( ORMAWA ) fakultas hukum di ambil alih langsung oleh dekanat Fakultas Hukum itu sendiri. Dana yang selalu di potong dengan alasan pajak menjadi kendala bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan.
Begitupun mengenai fasilitas yang ada di Fakultas. Selama ini banyak fasilitas yang terbengkalai dan tidak di gunakan seperti ruang rapat rapat ormawa dan air mancur depan fakultas yang tiba-tiba saat pengecekan akreditasi semua di hidupkan kembali. Alih-alih pengecekan akreditasi Internasional pihak dekanat tidak memperbolehkan mahasiswa mengakses fasilitas yang ada di sekitaran fakultas. Kegiatan mahasiswa pun tidak dapat berjalan maksimal.
Hamper seluruh dosen terlibat dalam penilaiian akreditasi sehingga meninggalkan kelas-kelas yang seharusnya jam kuliah nya. Jangan kan mengaksen Fasilitas pelayanan pun di batasi di dekanat Fakultas Hukum. Mahasiswa tidak di perbolehkan memijak kaki di dekanat selama ada penilaian akreditasi internasional. Bagiamana jika ada urusan genting? Seperti mahasiswa yang ingin mengurus nilai,skripsi,magang Dll.
Memang selama proses penilaian Akreditasi berjalan dengan baik, baik juga bagi mahasiswa kedepannya. Tetapi selama segala proses terhambat dan terkendala menjadi kerugian bagi mahasiswa itu sendiri. Tidak hanya itu kegiatan magang institusional yang dilakukan pihak dekanat fakultas hukum juga banyak mengalami kontroversial. Magang institusional dirasa tidak adil dan dianggap jual kegiatan dan nilai. Mulai dari biaya,kegiatan hanya 7 hari, dan juga nilai yang bagus. Bagaimana dengan nasib Mahasiswa yang magang industri dengan jangka waktu 2-3 bulan?apakah Fakultas Hukum menganggap keadilan hanya sebatas uang?
Maka dari itu BEM Fakultas Hukum akan melakukan aksi protes aksi demonstrasi dalam waktu dekat sebagaimana ruang-ruang demokrasi yang berlaku sebagai bentuk kekecewaan dan keinginan perubahan ke arah yang lebih baik bagi Fakultas Hukum itu sendiri. (Rilis)
