Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Ketua Garbeta: Komisioner Lebong Terpilih Diduga Titipan Atau Kiriman

Logo bawaslu Lebong

LEBONG- Menjelang Pemilihan Umum dan pilpres 2024 dan pemilukada serentak 2024, Bawaslu Lebong lagi banyak disoroti oleh masyarakat, mulai dari paska dilantiknya komisioner Bawaslu Lebong beberapa Minggu yang lalu hingga BAWASLU Lebong. Serta pernyataan komisioner Bawaslu saat acara live disiarkan disalah satu stasiun televisi lokal terkait jumlah pengawas pemilu tingkat desa yang jumlahnya mebihi dari jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Lebong.

Berbagai macam komentar dan tanggapan masyarakat terkait komisioner dan kinerja Bawaslu rame beredar di media sosial, mulai dari tiktok, Facebook dan group whatsaap Lebong punya kita.

Ketua ormas Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (GARBETA) Provinsi Bengkulu Dedi Mulyadi Yang juga sebagai putra daerah kelahiran Lebong angkat bicara terkait keanggotaan dan kinerja Bawaslu Lebong setelah dilantik, dihubungi via telpon sabtu (23/09/2023), menyampaikan, terkait komisioner Bawaslu Lebong terpilih dan yang telah dilantik
.
“Kita menyayangkan, kok bisa orang yang bukan penduduk asli dan tinggal dilebong menjadi komisioner Bawaslu, apakah mereka paham dan tau dan paham kewilayahan Lebong yang mana akan menjadi acuan kerja Bawaslu dalam pengawasan proses pemilu dan pemilukada 2024, info yang saya dapat 2 komisioner yang terpilih pindah kelebong menjelang seleksi Bawaslu Lebong di lakukan, apakah putra daerah dan penduduk asli yang sudah lama tinggal di Lebong tidak ada yang mumpuni untuk menduduki jabatan komisioner Bawaslu Lebong.?” ungkap Dedi

Disampaikan Dedi “Kita mempertanyakan atas dasar apa mereka dipilih sedangkan mereka kalau dilihat dari latar belakang kependudukan 1 orang dari wilayah Lampung dan satu dari sumatera selatan (Sekayu), ini harus kita pertanyakan, proses seleksi Bawaslu Lebong yang dilakukan oleh panitia seleksi , terlebih juga tersebar itu komisioner yang terpilih diduga komisioner titipan atau kiriman.”

“Kita tidak akan diam dan akan Surati Bawaslu provinsi dan menyurati DKPP terkait kejanggalan pada komisioner Bawaslu Lebong. Saya berharap kawan kawan, para aktivis , dan lembaga kontrol sosial harus bersatu, jangan sampai apa yang terjadi terkait komisioner Bawaslu Lebong di diamkan saja harus di ungkap, dan untuk itu juga kita meminta kepada Bawaslu provinsi Bengkulu bahkan DKPP untuk turun dan mengevaluasi komisioner Bawaslu Lebong Demi terciptanya proses pemilu yang aman , lancar dan damai sebagaiman harapan masyarakat, dan di akhir percakapan ketua umum garbeta Dedi Mulyadi juga menyampaikan, bahwa Lebong ini bukan tempat coba coba dan belajar dalam pengawasan pemilu, jika tidak menguasai dan paham.lebih baik mundur atau diganti”. (Lb)

Share:

Tinggalkan Balasan