Oleh : Freddy Watania
Pemimpin yang menganggap prinsip moral dan etika tidak penting dalam etika politik untuk merebut kekuasaan. Dan menganggap politik harus melanggar etika dan moral merebut kekuasaan.
Rakyat pikir pikir lagi, kalau dia kandidat/calon pemimpin jangan di pilih, kalau dia petahana/incumbent untuk apa dipilih. Cara mengetahui pelajari rekam jejak, latar belakang dan keseharian hidupnya pikiran, perkataan dan tindakannya.
Rakyat mengharapkan pemimpin mereka untuk memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini berarti pemimpin diharapkan memiliki kesadaran yang kuat terhadap apa yang benar dan salah, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka.
Tanggung jawab moral berkaitan dengan kesadaran pribadi dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianggap penting. Pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral akan mengupayakan untuk mengambil keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Mereka akan berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap aspek kepemimpinan mereka, termasuk integritas, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan.
Rakyat menuntut pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral dan etika karena mereka ingin pemimpin yang dapat dipercaya dan dihormati. Pemimpin dengan moral dan etika yang kuat akan menginspirasi rakyatnya dan membawa mereka pada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Mereka akan memimpin dengan teladan yang baik dan memperjuangkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Dalam konteks politik, tuntutan ini juga mengacu pada harapan bahwa pemimpin akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh integritas dan bertanggung jawab terhadap konstitusi dan hukum negara. Mereka diharapkan tidak terlibat dalam praktik korupsi, merebut kekuasaan, atau tindakan ilegal lainnya.
Dengan memiliki pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral dan etika, rakyat memiliki keyakinan bahwa kepentingan mereka akan diutamakan dan diperjuangkan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.
Beberapa ciri pemimpin yang melanggar etika dan moral:
1. Ketidakjujuran:
Pemimpin yang melanggar etika dan moral cenderung tidak jujur dalam komunikasi dan tindakan mereka. Mereka mungkin sering memberikan informasi yang salah atau tertarik untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
2. Korupsi:
Pemimpin yang melanggar etika sering terlibat dalam korupsi. Mereka mungkin menerima suap, memanfaatkan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi, atau menggunakan sumber daya publik secara tidak sah. Tindakan korupsi ini merugikan rakyat dan merusak kepercayaan pada pemerintah dan sistem.
3. Penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan:
Pemimpin yang melanggar etika seringkali menyalahgunakan kekuatan mereka. Mereka mungkin menggunakan kekuatan dan otoritas mereka untuk menindas, memeras, atau memanipulasi rakyat. Mereka mungkin juga menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.
4. Ketidakadilan:
Pemimpin yang melanggar etika sering kali tidak adil dalam pengambilan keputusan. Mereka mungkin memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Tindakan mereka dapat menyebabkan ketimpangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sistemik.
5. Ketidakterbukaan dan kekurangan akuntabilitas:
Pemimpin yang melanggar etika seringkali tidak transparan dalam tindakan dan keputusan mereka. Mereka mungkin menghindari pertanggungjawaban dan tidak menerima kritik atau masukan yang konstruktif. Kurangnya akuntabilitas ini mengurangi kepercayaan rakyat pada pemimpin dan sistem yang mereka pimpin.
6. Konflik kepentingan:
Pemimpin yang melanggar etika seringkali terlibat dalam konflik kepentingan. Mereka mungkin menggunakan posisi dan kekuatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan umum. Mereka mungkin menyalahgunakan sumber daya publik atau menjalin hubungan yang merugikan untuk memperoleh manfaat pribadi.
7. Kurangnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan rakyat:
Pemimpin yang melanggar etika seringkali tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Mereka mungkin tidak memprioritaskan isu-isu sosial, ekonomi, atau lingkungan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kurangnya empati ini dapat menghasilkan kebijakan dan keputusan yang merugikan rakyat secara luas.
Ciri-ciri di atas merupakan indikasi pemimpin yang melanggar etika dan moral. Pemimpin yang tidak menghormati prinsip-prinsip moral dan etika ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan dan merusak kepercayaan pada kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab.
Haruskah Kepala Daerah punya tanggung jawab moral dan etika?
Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota harus memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Sebagai pemimpin yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin suatu daerah, mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Oleh karena itu, mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, moralitas, dan etika yang kuat.
Kepala daerah yang memiliki tanggung jawab moral dan etika akan berpegang pada prinsip-prinsip moral dalam mengambil keputusan dan bertindak. Mereka akan menjunjung nilai-nilai tinggi seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepentingan umum. Mereka akan memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selain itu, kepala daerah yang memiliki tanggung jawab moral dan etika akan menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya. Mereka akan memperhatikan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan pribadi dan publik mereka. Sikap dan perilaku mereka akan mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dan diharapkan oleh masyarakat, dan ini akan memperkuat kepercayaan dan legitimasi mereka sebagai pemimpin.
Tanggung jawab moral dan etika kepala daerah juga berhubungan dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Korupsi dapat merusak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan kepala daerah yang bertanggung jawab secara moral dan etika akan memerangi korupsi dengan tegas dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Dengan memiliki kepala daerah yang memiliki tanggung jawab moral dan etika, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa kepentingan mereka akan diutamakan, pemerintahan akan berjalan dengan baik, dan keadilan akan ditegakkan.
Dirangkum dan disadur dari berbagai sumber
Penulis: Freddy Watania
Editor: Rustam Efendi, SH
