RTRW Diharapkan Menjadi Payung Hukum Iklim Investasi Di Kepahiang

  • Bagikan
Fhoto Istimewa

KEPAHIANG- Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten dan kota dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten Kepahiang yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kepahiang tahun 2022-2042, berempat di Hotel Sangri La, Jum’at (4/11/2022).

 

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid.,MM.,IPU menyampaikan, salah satu kendala dalam rangka pengembangan wilayah di masing-masing daerah karena terjadinya perubahan dan dinamika pembangunan yang belum termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

 

“RTRW Kabupaten Kepahiang sangat menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan diambil. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang atas diselenggarakannya rapat lintas sektor ini,” sampai Bupati.

 

Bupati mengatakan, dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepahiang, lapangan usaha pertanian adalah salah satu yang memberikan kontribusi paling besar. Sejalan dengan hal tersebut, RTRW Kabupaten Kepahiang tahun 2022-2042 telah mengakomodir kebijakan strategis nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang selaras dengan potensi ekonomi yang meliputi pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Baca Juga  DPRD Meminta Pemkab Untuk Tetap Laksanakan Pilkades Serentak di Kabupaten Kepahiang

 

“Besar harapan kami RTRW Kabupaten Kepahiang dapat segera disahkan karena dokumen ini penting untuk menjadi payung hukum dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatakan iklim investasi dan perekonomian di Kabupaten Kepahiang” harap Bupati.

 

Apresiasi dan rasa terima kasih diungkapkan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa, kepada kepala daerah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras dan berkomitmen dalam menyelesaikan rancangan Perda RTRW tersebut. “Oleh karena itu, saya berharap dalam pertemuan ini tidak akan meninggalkan pending issue apapun

baik dari sisi muatan strategis yang sifatnya substansi maupun administratif” tegas Gabriel.

 

Setelah Perda RTRW ini ditetapkan, Gabriel juga mengimbau agar pemerintah daerah segera menyiapkan titik-titik mana yang dapat memberikan trigger pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sehingga selanjutnya dapat disusun untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Baca Juga  Bupati Kepahiang Terima 4 Penghargaan Kesehatan

 

“Dengan adanya RDTR, maka salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR dapat diproses otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS) dalam jangka waktu 1 (satu) hari. Dengan perizinan berusaha yang cepat akan menghadirkan iklim investasi yang terbuka lebar,”tambah Gabriel

 

Sebagai penutup, Direktur Jenderal Tata Ruang meminta agar nantinya rencana tata ruang perlu diikuti dengan penerapan indikator keberhasilan. “Salah satu prinsip good governance adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan adanya indikator keberhasilan yang terukur, masyarakat dapat menilai apakah sebuah pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat atau tidak dan apakah telah mencapat target yang telah ditentukan” tutup Gabriel. (ADV)

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: